Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan komitmennya mengubah pola pembangunan daerah yang selama ini terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyatakan, masa depan pembangunan Kota Sukabumi harus ditopang oleh keberanian menggali sumber pembiayaan non APBD secara serius dan terstruktur.
Hal itu disampaikan Ayep Zaki usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan stagnasi pembangunan.
“Pembangunan Kota Sukabumi harus berjalan melalui dua skema pembiayaan, yakni APBD dan non APBD. Kita tidak bisa terus bergantung pada APBD semata,” tegasnya.
Ayep menyebut, pemerintah daerah harus agresif membuka ruang kolaborasi dengan perbankan, lembaga keuangan, hingga partisipasi sosial masyarakat.
Skema pendanaan alternatif dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan sekaligus solusi atas keterbatasan anggaran.
Dalam periode kepemimpinannya, Ayep menegaskan fokus utama diarahkan pada penyelesaian persoalan sosial mendasar, mulai dari pengangguran, stunting, rumah tidak layak huni, hingga kawasan kumuh.
Seluruh kebijakan pembangunan, kata dia, harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga. Ia juga menyoroti optimalisasi dana wakaf produktif.
Saat ini, dana wakaf di Kota Sukabumi telah terkumpul sebesar Rp522 juta dan akan dimanfaatkan melalui skema qardhul hasan. Targetnya, dua penerima manfaat di setiap RT dan akan ditingkatkan hingga sepuluh orang secara bertahap.
Tak hanya itu, Ayep menegaskan komitmen penuh terhadap perlindungan kesehatan warga. Ia memastikan seluruh masyarakat ber-KTP Kota Sukabumi harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Pokoknya setiap warga Kota Sukabumi wajib terlindungi BPJS. Ini bukan pilihan, tapi keharusan,” tandasnya.
Sementara itu, Camat Citamiang Aries Ariandi menyampaikan bahwa rangkaian Musrenbang yang diawali dari rembug warga hingga Musrenbang kelurahan dirancang untuk menangkap kebutuhan riil masyarakat.
Ia mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Gedongpanjang yang dinilai berbeda dan lebih partisipatif.
Ia juga menekankan pentingnya menginventarisasi usulan-usulan lama yang belum terakomodasi, terlebih adanya perubahan rencana pembangunan akibat bencana alam di sejumlah wilayah Kecamatan Citamiang, termasuk Kelurahan Cikondang dan Citamiang.
“Pak Wali menekankan lima prioritas utama yang harus dituntaskan, mulai dari kawasan kumuh, stunting, persampahan hingga jalan lingkungan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Lurah Gedongpanjang Hauwera Aulia Handayani mengatakan Musrenbang kali ini sengaja dikemas dengan konsep berbeda agar peserta merasakan suasana baru dan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi.
“Setiap tahun polanya itu-itu saja. Kali ini kami ingin Musrenbang terasa lebih hidup dan bermakna,” ujarnya.
Pada putaran terakhir Musrenbang, tercatat 25 usulan fisik dan 14 usulan nonfisik. Dari hasil Pra Musrenbang, enam usulan fisik ditetapkan sebagai prioritas, meliputi pembangunan TPT, rehabilitasi Posyandu, dan perbaikan jalan lingkungan.
Sementara usulan nonfisik difokuskan pada pelatihan UMKM digital, perikanan, dan komputerisasi. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp2 miliar untuk kegiatan fisik dan Rp800 juta untuk nonfisik.
