Pelitasukabumi.id – Kepala Bappeda Kota Sukabumi, M. Hasan Ashari, menegaskan bahwa Pemkot Sukabumi harus melahirkan terobosan baru dalam pemanfaatan DBH CHT Tahun Anggaran 2026.
Pesannya jelas, dengan pagu anggaran yang menurun, program tidak boleh berjalan biasa-biasa saja.
Penegasan itu disampaikan Hasan dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah membahas RKP dan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) 2026 di Kota Sukabumi, Kamis (11/12/2025).
Ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Hasan, penurunan pagu dari Rp 8 miliar menjadi Rp 3,7 miliar bukan alasan untuk melemah. Justru kondisi itu menuntut kerja yang lebih fokus, kreatif, dan strategis.
Ia mengingatkan bahwa DBH CHT wajib mendukung penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta memperbaiki indikator makro daerah.
“Dengan anggaran terbatas, fokus dan inovasi adalah kunci. Program harus menjawab kebutuhan warga dan memberikan nilai tambah,” ujar Hasan.
Ia menegaskan Bappeda akan melakukan evaluasi ketat untuk memastikan setiap program terukur, berdampak, dan sejalan dengan arah pembangunan Kota Sukabumi.
Rakor yang dipimpin Dinas Perdagangan dan UMKM itu juga membahas pemenuhan regulasi PMK 72, di mana minimal 50 persen anggaran dialokasikan untuk sektor kesehatan.
Mulai dari edukasi, peningkatan fasilitas layanan, sampai pengadaan alat kesehatan. Porsi lainnya diarahkan untuk penguatan UMKM, pemberdayaan tenaga kerja, serta dukungan penegakan hukum.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, turut menegaskan pentingnya ketepatan sasaran.
Menurutnya, DBH CHT harus menyentuh masyarakat pekerja rentan di bidang kesehatan, mendukung penegakan hukum terkait cukai legal, serta mengedukasi publik mengenai bahaya rokok ilegal.
Selain itu, sektor pelatihan kerja, pengembangan UMKM, hingga digital live streaming juga harus diperkuat.
Perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Diskominfo, dan sejumlah dinas terkait lainnya.
Mereka diarahkan untuk menyusun program yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap layanan publik, penguatan ekonomi, dan ketahanan sosial masyarakat.
Bobby juga menegaskan bahwa pemanfaatan DBH CHT bukan sekadar penyusunan anggaran, tetapi penyusunan harapan masyarakat Kota Sukabumi.
“Harapan itu harus diwujudkan melalui program yang tepat, terukur, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
