Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2027 mendapat sorotan positif dari Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda. Ia menilai tahapan perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah telah berjalan sistematis dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, peran DPRD dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran telah dilaksanakan tepat waktu sebelum forum Musrenbang digelar, sehingga menjadi bagian penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah. Hal ini dinilai sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Perencanaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan ke depan harus memiliki fokus yang jelas, terutama dalam memperkuat sektor ekonomi daerah.
UMKM, kata dia, perlu didorong agar mampu beradaptasi dengan perkembangan digital, sementara pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk membuka akses dan mempercepat pertumbuhan wilayah.
Selain itu, isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian serius dalam penyusunan RKPD tersebut.
Wawan menilai, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang.
Tak kalah penting, ia mengingatkan bahwa persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Di sisi eksekutif, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki memastikan bahwa arah kebijakan pemerintah telah selaras dengan pandangan DPRD.
Ia bahkan terlibat langsung dalam seluruh rangkaian Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, guna memastikan setiap usulan masyarakat terakomodasi dengan baik.
“Semua proses kita kawal agar implementasinya tepat dan berkelanjutan,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, memprioritaskan penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta penguatan infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi baru sebagai langkah strategis menghadapi tantangan ke depan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kota merupakan titik temu dari seluruh usulan yang dihimpun dari berbagai level perencanaan.
Ia menegaskan bahwa penyusunan program tidak hanya berorientasi pada popularitas, tetapi harus berdampak langsung terhadap indikator makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta pengendalian ketimpangan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap menjadi instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.
“Setiap program harus bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa berbagai persoalan dasar masyarakat, mulai dari pengangguran hingga kebutuhan hunian layak dan akses air bersih, telah dipetakan melalui DTKS sebagai acuan kebijakan.
Dengan pendekatan berbasis data dan transparansi, pemerintah berharap seluruh proses pembangunan dapat dipahami publik serta mendapat dukungan luas dari masyarakat.
