Wartawan Usep Mulyana Pelitasukabumi.id – PT Jamkrindo menutup tahun buku 2025 dengan kinerja yang tetap kuat di tengah tekanan industri penjaminan. Perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp1,05 triliun, dengan laba sebelum pajak mencapai Rp1,28 triliun. Capaian ini memperpanjang rekam jejak positif Jamkrindo yang secara konsisten mencetak keuntungan sejak berdiri pada 1970. Selain itu, kontribusi terhadap…
Wartawan Usep Mulyana Pelitasukabumi.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi menegaskan perannya sebagai mitra strategis sekaligus pengawas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Ketua PWI Kota Sukabumi, Ikbal Zaelani, menyatakan pihaknya akan mengawal agar seluruh program yang dirancang pemerintah daerah benar-benar selaras dengan hasil Musrenbang serta menjawab kebutuhan masyarakat. “RKPD 2027…
Wartawan Usep Mulyana Pelitasukabumi.id – Kegiatan halal bihalal yang digelar di Gedung Dakwah PCNU Kota Sukabumi, Jalan Cipanas II, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Rabu (8/4/2026), menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahtjandi, menyampaikan bahwa halal bihalal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana memperkuat kolaborasi…
Wartawan Usep Mulyana Pelitasukabumi.id – Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2027 mendapat sorotan positif dari Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda. Ia menilai tahapan perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah telah berjalan sistematis dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peran DPRD dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran telah dilaksanakan tepat waktu sebelum forum…
Pelitasukabumi.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dukungan tersebut utamanya mencakup aspek perolehan serta legalisasi tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pilot project program…
Pelitasukabumi.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 90,8% temuan yang berbuah apresiasi berupa penghargaan dari BPK. “Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron karena terus mendorong kami di kesekjenan maupun para direktorat jenderal untuk…
Pelitasukabumi.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran 2027 mendatang. Di tengah penyesuaian efisiensi dan gejolak geopolitik dunia, Kementerian ATR/BPN berupaya menyesuaikan perencanaan yang ada, dengan tetap memastikan masyarakat terlayani dengan baik. “Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan…
Pelitasukabumi.id – Memiliki sertipikat merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Masyarakat dapat mengurus pembuatan sertipikat tanah secara mandiri melalui Kantor Pertanahan (Kantah), dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus menggunakan perantara. Dalam proses pengurusan sertipikat tanah secara mandiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemohon perlu…
Pelitasukabumi.id – Masyarakat yang didatangi petugas ukur untuk melakukan pengukuran tanah diimbau agar memastikan petugas yang datang adalah petugas resmi dari Kantor Pertanahan (Kantah). Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat lebih aman dan terhindar dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang mengatasnamakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus…
Pelitasukabumi.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi vertikal telah banyak berpartisipasi membuka layanan dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Konsep layanan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu atap sehingga pelayanan publik dapat lebih dijangkau oleh masyarakat. “Kementerian ATR/BPN sudah banyak…
