Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Lambannya penanganan infrastruktur kembali menjadi sorotan. Sebuah jembatan sepanjang lima meter di atas aliran Sungai Ciseureh, Kampung Cibening, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi
yang putus sejak tujuh bulan lalu.
Ironisnya, hingga berita ini disiarkan tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk melakukan perbaikan. Padahal fungsi jembatan itu sangat vital sebagai penghubung wilayah-wilayah sekitar.
Pada awalnya, warga setempat membangun jembatan darurat menggunakan material seadanya demi menjaga akses penghubung Pasapen–Cibening tetap bisa dilalui.
Namun, seiring waktu, kondisi jembatan darurat tersebut semakin rapuh dan membahayakan keselamatan pengguna.
Merasa tak bisa terus menunggu, masyarakat akhirnya mengambil langkah sendiri. Dengan mengandalkan swadaya, warga mengumpulkan dana sekitar Rp7 juta ditambah bantuan material dari para donatur untuk membangun kembali jembatan tersebut.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Tidak mau terus bertaruh nyawa saat melintas. Akhirnya warga sepakat urunan agar jembatan bisa segera diperbaiki,” ujar salah satu warga, Kamis (2/4/2026).
Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan material pembangunan. Warga juga menegaskan bahwa proses pembangunan tersebut sepenuhnya murni hasil swadaya dan dukungan donasi, tanpa campur tangan pemerintah.
Langkah cepat warga ini justru menjadi ironi sekaligus kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Pasalnya, selama ini pemerintah kerap menggaungkan komitmen pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah berbasis pertanian seperti Bantargadung.
Kepala Desa Bantargadung, Uus Amrullah, mengakui bahwa gerak warga memang lebih cepat dibandingkan proses birokrasi.
Ia menyebut pihak desa sebenarnya telah berupaya mengajukan pembangunan jembatan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), namun terkendala keterbatasan anggaran.
“Tidak ada pembiaran. Kami sudah mengusulkan, tapi memang terbentur anggaran, apalagi ada pemangkasan dari pusat,” singkatnya.
Peristiwa ini menjadi cermin nyata bahwa ketika birokrasi berjalan lambat, masyarakat terpaksa mengambil peran sendiri demi memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Namun di sisi lain, kondisi ini juga menjadi peringatan serius bagi pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan infrastruktur yang menyangkut keselamatan warga.
