Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai mengambil langkah lebih terstruktur dalam menekan angka pengangguran terbuka yang masih tergolong tinggi.
Meski mengalami penurunan pada 2025, tingkat pengangguran dinilai belum menunjukkan kondisi ideal dan masih menjadi tantangan serius.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi pada 2025 berada di angka 8,19 persen. Angka tersebut masih melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 6,77 persen, bahkan jauh di atas angka nasional yang berada di kisaran 4,9 persen.
Merespons kondisi tersebut, Bappeda Kota Sukabumi membentuk Tim Penanganan TPT melalui Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 100.3.3.3/Kep.51/Bappeda/2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan program penanganan pengangguran berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asyari melalui Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Erni Agus Riyani menjelaskan, tim tersebut telah mulai bekerja dengan menggelar rapat kelompok kerja sebagai bagian dari sinkronisasi program.
“Pembentukan tim ini menjadi upaya konkret untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam menekan angka pengangguran. Koordinasi menjadi kunci agar program tidak berjalan parsial,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Tim Penanganan TPT dibagi ke dalam enam kelompok kerja (pokja) dengan fokus berbeda. Pokja 1 menangani peningkatan penempatan tenaga kerja dan akses pasar kerja.
Pokja 2 berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, sementara Pokja 3 mendorong pengembangan kewirausahaan dan UMKM.
Adapun Pokja 4 hingga Pokja 6 masing-masing menggarap sektor investasi, perlindungan tenaga kerja, serta penguatan tata kelola data ketenagakerjaan.
Menurut Erni, tahap awal difokuskan pada penyusunan program kerja Pokja 1 yang memiliki peran strategis dalam membuka peluang kerja baru.
“Pokja 1 menjadi garda depan karena berhubungan langsung dengan penyerapan tenaga kerja, mulai dari pemetaan potensi hingga penyediaan informasi pasar kerja,” jelasnya.
Selain menjalankan program, setiap pokja juga bertanggung jawab terhadap koordinasi lintas instansi serta pelaporan perkembangan di lapangan. Namun demikian, pembentukan tim ini sekaligus menjadi indikator bahwa persoalan pengangguran di Kota Sukabumi belum sepenuhnya tertangani.
“Tingginya TPT menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan kualitas tenaga kerja, serta belum optimalnya daya serap sektor ekonomi,” tegasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data, Bappeda berharap upaya penanganan pengangguran dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata.
“Kami optimistis dengan adanya tim ini, program menjadi lebih sinkron, pemanfaatan data lebih maksimal, dan langkah strategis yang diambil mampu menurunkan TPT secara signifikan,” pungkasnya.
