Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengambil langkah strategis untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tergolong tinggi.
Kondisi ini dinilai menjadi pekerjaan rumah serius karena angkanya masih melampaui rata-rata provinsi maupun nasional.
Sebagai upaya konkret, Pemkot Sukabumi membentuk Tim Penanganan TPT melalui Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 100.3.3.3/Kep.51/Bappeda/2026.
Tim ini dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan pengangguran lebih terarah dan efektif.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi Hasan Asyari melalui Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Erni Agus Riyani, menjelaskan bahwa pembentukan tim tersebut diawali dengan rapat kelompok kerja guna menyelaraskan program.
“Kami telah melaksanakan rapat sebagai bagian dari koordinasi dan sinkronisasi program penanganan pengangguran,” ujarnya, Jumat 27 Maret 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kota Sukabumi pada 2025 mencapai 8,19 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 6,77 persen dan nasional yang berada di angka 4,9 persen.
Dalam pelaksanaannya, tim dibagi menjadi enam kelompok kerja (pokja) dengan fokus berbeda. Pokja 1 menangani penempatan tenaga kerja dan akses pasar kerja, Pokja 2 peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta Pokja 3 pengembangan kewirausahaan dan UMKM.
Sementara Pokja 4 hingga Pokja 6 masing-masing berfokus pada sektor investasi, perlindungan tenaga kerja, dan tata kelola data ketenagakerjaan.
Erni menegaskan, Pokja 1 menjadi prioritas awal karena berperan langsung dalam membuka peluang kerja. Program yang disusun mencakup identifikasi potensi tenaga kerja, perluasan akses pasar kerja, hingga penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.
Ia menambahkan, setiap pokja memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program, koordinasi lintas instansi, serta pelaporan perkembangan dan kendala di lapangan.
Menurutnya, tingginya TPT menunjukkan masih adanya ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja, serta belum optimalnya daya serap sektor ekonomi.
Melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif, Bappeda berharap program penanganan pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan berbasis data. “Kami berharap langkah strategis ini mampu menurunkan TPT secara signifikan,” pungkasnya.
