Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id– Kota Sukabumi kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama sebagai kota tertoleran di Jawa Barat. Pada level nasional, kota ini menempati posisi keenam berdasarkan indikator yang ditetapkan pemerintah pusat.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan capaian tersebut harus dipertahankan. Menurutnya, kerukunan hidup beragama di Kota Sukabumi telah berjalan sesuai harapan.
“Prestasi ini menjadi momentum baik untuk menjadikan Sukabumi sebagai kota yang bersatu dan berdaulat,” ujarnya usai menghadiri perayaan Imlek, Senin malam (16/2/2026).
Ayep menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen, mulai dari Forkopimda, pelaku usaha, tokoh masyarakat hingga warga lintas agama, dalam membangun kota. Fokus pembangunan diarahkan pada kedaulatan hukum, ekonomi, sosial, dan pendidikan.
Ia optimistis, konstruksi pembangunan yang kuat akan membawa Sukabumi menjadi kota yang sejahtera, maju, serta berdaulat lahir dan batin.
Sebagai penanggung jawab pemerintahan lima tahun ke depan, Ayep menyatakan komitmennya merangkul seluruh potensi daerah. Bahkan, melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang toleransi dan kerukunan hidup beragama, Pemkot menargetkan Sukabumi masuk empat besar kota toleransi nasional.
Ayep juga berencana meningkatkan status Perwal menjadi Peraturan Daerah (Perda). Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan toleransi memiliki penguatan hukum sekaligus dukungan anggaran khusus.
“Dengan Perda, maka upaya menjadikan Sukabumi sebagai kota toleransi bisa lebih terstruktur dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sentot Kunto Wibowo, mengapresiasi perayaan Imlek yang berlangsung aman dan kondusif. Ia menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan umat beragama.
“Kami berkomitmen menjaga Kamtibmas dan melindungi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama,” ujarnya.
Kapolres juga memastikan pengamanan kegiatan berjalan sesuai prosedur, termasuk pengaturan arus lalu lintas oleh personel di lapangan. Jumlah anggota yang ditugaskan disesuaikan dengan surat perintah yang berlaku.
