Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabu.id – Masyarakat mendorong agar usulan-usulan yang telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) segera direalisasikan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses DPRD Kota Sukabumi yang menjadi ruang penyampaian aspirasi langsung warga kepada wakil rakyat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Ingu Sudeni, menyampaikan bahwa dalam reses tersebut warga banyak mempertanyakan kelanjutan ajuan Musrenbang di wilayah masing-masing.
Hal itu berkaitan dengan kebersihan lingkungan termasuk didalamnya tentang penanganan sampah dan optimalisasi pembangunan infrastruktur wilayah.
“Warga ingin kejelasan kapan usulan-usulan Musrenbang yang sudah mereka sampaikan bisa dieksekusi. Dari situ terlihat bahwa aspirasi masyarakat cukup beragam, baik dari sisi urgensi maupun kualitas usulannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh ajuan dari konstituen akan dikawal dan diprioritaskan sesuai tingkat kebutuhan, serta dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar dapat direalisasikan secara bertahap.
Selain infrastruktur, persoalan persampahan juga menjadi perhatian masyarakat. Berkurangnya titik-titik pengumpulan sampah dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak diimbangi dengan manajemen sampah yang baik.
“Jangan sampai pengurangan titik pengumpulan sampah justru membuat kota semakin kotor. Apalagi kondisi TPA saat ini sudah overload dan harus segera diurai,” katanya.
Ingu menambahkan, DPRD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan eksekutif agar aspirasi warga tidak berhenti di forum reses, tetapi benar-benar terealisasi di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung rencana pembahasan perda inisiatif DPRD tentang ekonomi kreatif.
Mengingat keterbatasan sumber daya alam, sektor ekonomi kreatif dinilai menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi.
Sementara itu, terkait keluhan jalan rusak yang terus disampaikan warga, Komisi II DPRD Kota Sukabumi akan melakukan monitoring langsung.
Hal ini menyusul adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp159 miliar yang berdampak pada realisasi pembangunan infrastruktur.
“Banyak program infrastruktur yang seharusnya berjalan tahun ini akhirnya tertunda. Ke depan, kami akan terus melakukan pengawasan, termasuk terhadap jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat,” pungkasnya.
