Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi memaparkan arah dan prioritas pembangunan infrastruktur daerah dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun Perencanaan 2026.
Kegiatan ini mengacu pada RPJMD Kota Sukabumi 2025–2029 dan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2026 dengan tema Memantapkan Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Kepala Dinas PUTR Kota Sukabumi, Sony Hermanto, menyampaikan bahwa DPUTR menjadi salah satu OPD pengampu utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sukabumi 2025–2029, yakni masyarakat yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.
Menurutnya, DPUTR mengemban empat tujuan, yaitu terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Capaian tujuan tersebut diukur melalui Indeks Kota Layak Huni sebagai indikator tujuan dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebagai indikator sasaran.
Sepanjang tahun 2025, DPUTR mencatat sejumlah capaian kinerja. Pada Bidang Bina Marga, telah dilaksanakan rehabilitasi Jembatan Kopeng, Jalan Sawah Bera, dan Jalan Kenari. Di Bidang Sumber Daya Air, dilakukan pembangunan Check Dam Cipelang Herang.
Sementara pada Bidang Tata Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Permukiman, DPUTR membangun Gedung Dekranasda, gapura tugu batas kota, serta melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
Dalam FPD tersebut, DPUTR juga mengidentifikasi sejumlah isu strategis, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur kota, percepatan penurunan stunting melalui penyediaan air bersih, sanitasi, dan hunian layak, pengurangan risiko bencana banjir dan longsor, serta penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai program unggulan, DPUTR mengusung Infrastruktur Ayeuna, yang salah satunya mencakup rencana pembangunan stadion olahraga berstandar nasional.
Program ini diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung pengembangan olahraga, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Skema pembiayaan direncanakan bersumber dari PAD, dana transfer, investor, CSR, serta sumber pendanaan sah lainnya.
Selain itu, DPUTR menetapkan sejumlah program prioritas, meliputi pengelolaan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan drainase, penataan bangunan dan lingkungan, penyelenggaraan jalan, penataan ruang, serta pengembangan kawasan permukiman dan perumahan.
Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, tercatat 146 usulan masyarakat untuk tahun 2027 dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp108.872.461.074. Usulan tersebut tersebar di tujuh kecamatan, dengan rincian Kecamatan Citamiang 24 usulan senilai Rp21,05 miliar.
Selain itu Cikole 29 usulan Rp8,09 miliar, Cibeureum 19 usulan Rp7,69 miliar, Warudoyong 14 usulan Rp12,73 miliar, Gunung Puyuh 20 usulan Rp14,57 miliar, Baros 23 usulan Rp11,18 miliar, serta Lembursitu 21 usulan dengan total anggaran terbesar mencapai Rp33,52 miliar.
Melalui FPD 2026, DPUTR berharap seluruh program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dapat tersinkronisasi dengan baik, lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi.
