Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kota Sukabumi terkait kepastian nasib rekomendasi Wakaf dan TKPP makin memanas.
Hal itu semakin mengemuka ke publik setelah Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, kembali melayangkan ultimatum keras kepada Pemerintah.
Menurut versi DPRD Pemkot dinilai tidak serius dalam menindaklanjuti surat rekomendasi DPRD yang telah sampai di meja Wali Kota Ayep Zaki hingga Rabu (21/01/2026).
DPRD menilai belum ada langkah nyata yang dapat mengurai benang kusut permasalahan yang telah menyedot atensi banyak pihak.
Wawan menegaskan sejak awal 2026, masalah ini telah menjadi catatan khusus bagi lembaga legislatif untuk segera ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintahan Ayep Zaki.
“Sebenarnya, waktu itu tanggal 8 Januari lalu saya sudah sampaikan kepada media terkait kekecewaan Pimpinan DPRD. Rekomendasi kami tidak terlihat tindak lanjutnya secara cepat dan signifikan,” tegasnya.
Tidak dipungkiri kata Wanju beberapa hari terakhir Pemkot mulai bergerak dengan memanggil Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Inspektorat.
Wawan menilai apa yang dilakukan pemerintah hanya untuk coolingdown dan tidak menyentuh substansi yang diinginkan oleh pihak legislatif.
“Hari ini memang ada perkembangan, BWI dipanggil, Inspektorat juga ada pergerakan. Tapi hasilnya mana? Belum ada yang signifikan!” serunya.
DPRD juga melihat ada ketidakjelasan status kerja sama pengelolaan wakaf antara Pemkot Sukabumi dengan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB).
Disinyalir juga ada ketidakterbukaan informasi terkait apakah kerja sama tersebut sudah diputus atau masih dibiarkan menjadi asumsi liar.
“Sampai detik ini, saya belum melihat bukti pencabutan kerja sama masalah wakaf dengan YPPDB. Kita tidak tahu statusnya, padahal ini krusial dan sangat ditunggu publik,” tegas Wawan.
Wawan juga menepis tudingan miring yang menyebut langkah kritisnya adalah bentuk “balas dendam” politik sisa-sisa kontestasi Pilkada lalu.
Ia menegaskan, keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) dan isu wakaf telah memicu kegaduhan yang harus segera diredam dengan kebijakan nyata, bukan sekadar janji.
“Kalau ada yang bilang ini dendam Pilkada, saya pastikan itu salah besar. Tidak ada niat mengganggu pemerintahan. Justru kita ingin membersihkan satu per satu kegaduhan ini demi kebaikan Wali Kota dan seluruh jajaran Pemkot Sukabumi,” pungkasnya.
