Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau biasa disapa Wanju menegaskan bahwa rekomendasi DPRD terkait Wakaf dan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) bukan berlatar belakang dendam politik.
Hal itu disampaikan menanggapi gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dari GMNI, di Balai Kota Sukabumi, Selasa (20/1/2026).
“Kami tidak punya dendam politik dengan wali kota. Kami bekerja objektif dan sayang dengan pak wali. Satu sisi kami itu representasi masyarakat disisi lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan,” ujarnya.
Tidak hanya itu dia juga mengaku kecewa tidak mendapatkan informasi utuh seputar proses investigasi yang dilakukan inspektorat terkait Wakaf dan TKPP.
Wanju tidak habis pikir DPRD memperoleh informasi yang selama ini menjadi polemik itu dari kalangan mahasiswa.
“Kami baru tahu dari teman-teman mahasiswa kalau dimulainya investigasi pada tanggal 14 Januari 2026.
“Kami baru tahu justru dari mahasiswa. Harusnya inspektorat menjalalin komunikasi dengan kami bahwa investigasi telah dimulai pada 14 Januari dan hasilnya diumumkan ke publik pada 6 Februari, ” kata Wanju.
Seandainya DPRD diberi informasi tentang proses investigasi dilakukan dengan timeline pada 6 Februari, paling tidak dewan akan menyampaikan informasi ini pada para pencari informasi termasuk mahasiswa.
“Kami kembali menegaskan agar Pemkot Sukabumi agar sesama unsur penyelenggara pemerintahan harus saling menghormati dan menghargai, ” tegas Wanju.
Maka sudah sepatutnya DPRD dilibatkan dalam setiap penyelesaian permasalahan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak,tambahnya.
Jika ada kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam tata tertib Perda nomor 1 tahun 2025 pasal 25 huruf i bahwa setiap kebijakan strategis wali kota yang bekerjasama dengan pihak ketiga itu harus ada persetujuan DPRD.
“Kami tidak punya dendam politik dengan wali kota. Kami bekerja objektif dan sayang dengan pak wali. Satu sisi kami itu representasi masyarakat disisi lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan,” ujarnya.
Dia berharap ke depan untuk meredam gejolak masyarakat, antara eksekutif dan legislatif harus intens berkomunikasi dan mengelola pemerintahan secara bersama-sama.
Wanju memaklumi jika wali kota berangkat dari swasta dan bukan seorang birokrat. Masa kerja satu tahun pertama dinilai cukup untuk beradaptasi dengan lingkungan dan dunia erja yang belum begitu familiar.
Dia berharap, dalam empat hari ini, rekomendasi DPRD terkait wakaf dan TKPP sudah mendapatkan jawabannya. “Intinya antara Pemkot dan DPRD harus ada komunikasi yang intens,” tandasnya.
