Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Bupati Sukabumi, H. Asep Japar menekankan respon cepat Penanggulangan bencana dan perbaikan sistem pelayanan publik. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Dinas Bulanan perdana tahun 2026 di Aula Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, Senin (19/1/2026).
”Soliditas antarperangkat daerah penting dilakukan khususnya dalam merespons potensi bencana alam dan menjaga kualitas pelayanan publik di tengah tantangan anggaran,” kata Asjap panggilan akrab Asep Japar.
Rapat yang dipandu oleh Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman ini dihadiri oleh Wakil Bupati H. Andreas, para asisten daerah, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dia menegaskan bahwa manajemen bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Untuk itu ia menginstruksikan para camat untuk menjadi garda terdepan saat terjadi insiden di wilayahnya.
“Penanganan bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Saya meminta para camat untuk langsung turun ke lapangan saat bencana terjadi, bahkan sebelum instansi teknis tiba. Sampaikan informasi akurat kepada masyarakat agar situasi tetap kondusif,” tegasnya.
Dia menambahkan, kerja sama konkret dalam mitigasi bencana juga diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Sukabumi dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi yang dilakukan di sela-sela rapat.
Pada bagian lain dia juga menjelaskan, kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan, Bupati meminta seluruh jajaran birokrasi tidak mengendurkan semangat kerja.
”Perlu digarisbawahi bahwa keterbatasan anggaran harus disiasati dengan inovasi dan efisiensi, tanpa mengorbankan tiga pilar prioritas pembangunan tahun 2026, yakni infrastruktur, kesehatan dan pendidikan,” terangnya.
Bahkan dia mendorong agar di posisi sulit ini seluruh jajaran Pemkab Sukabumi harus bekerja lebih semangat lagi. “Meskipun anggaran menurun, pelayanan publik di sektor vital harus terus direalisasikan secara maksimal,” tambahnya.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektoral. Menurutnya, respons cepat pemerintah harus diimbangi dengan komunikasi yang transparan mulai dari desa hingga kabupaten.
”Saya meminta informasi pemerintah tersampaikan secara transparan dari tingkat bawah hingga atas. Persoalan krusial harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujar Andreas.
Rapat dinas ini juga menjadi momentum pemberian penghargaan bagi perangkat daerah berprestasi. Penghargaan Kepatuhan Kinerja Tahun 2025 tingkat perangkat daerah diraih oleh BPKAD, DPPKB, dan Inspektorat.
Sedangkan untuk tingkat kecamatan, penghargaan diberikan kepada Kecamatan Palabuhanratu, Parakansalak, dan Sagaranten.
Bupati Tekankan Respon Cepat Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Publik
