Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian daerah.
Menurutnya, basic mentality harus dibangun kuat di semua lini birokrasi, seiring dengan tuntutan sistem dan perkembangan artificial intelligence (AI).
“Semuanya harus memahami AI, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan dan paripurna. Untuk mencapainya butuh waktu beberapa tahun,” ujar Ayep, Senin (17/11/2025).
Ia menuturkan, langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong kabupaten dan kota untuk mandiri, baik dari sisi tata kelola daerah, APBD maupun transfer ke daerah (TKD) yang kini berada pada angka Rp159 miliar.
“Sinyal-sinyal ini jelas mengarah pada tuntutan agar pemerintah daerah mampu membangun kemandirian. Salah satu fondasinya adalah penguatan SDM dan optimalisasi pengelolaan aset produktif,” ungkapnya.
Ayep menekankan bahwa ke depan Pemkot Sukabumi harus mampu berperan sebagai investor.
Dengan demikian, pelaku usaha yang beroperasi di Kota Sukabumi dapat menjadi bagian dari ekosistem usaha milik Pemkot, termasuk dalam penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (BPJT).
“Nanti akan ada pendapatan real-time ketika aset Pemkot dimanfaatkan sebagai tempat berusaha menuju kemandirian. Inti dari kemandirian itu adalah kekuatan finansial dan SDM yang unggul,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Sukabumi Taufik Hidayah menegaskan komitmen Pemkot dalam pengembangan SDM aparatur. Salah satu fokusnya adalah penguatan kompetensi melalui pembentukan basic mentality.
“Membangun SDM dengan mindset unggul itu penting. Saya kompetitif, saya berpikir maju, maka organisasi saya akan unggul,” kata Taufik.
Menurutnya, organisasi dapat bergerak cepat jika dikelola oleh ASN yang berkualitas. Pelatihan yang berlangsung saat ini merupakan angkatan kedua untuk ASN Golongan III.
“Suatu saat mereka akan menggantikan pejabat Eselon II. Karena itu saya menekankan agar mereka serius dan memberikan yang terbaik bagi pemerintah daerah. Ketidakseriusan akan berdampak pada pengangkatan jabatan tertentu,” tegasnya.
