Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa disabilitas, lansia, perempuan, dan anak memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat pembangunan di Kota Sukabumi.
Mereka menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pembangunan sektor infrastruktur, sosial, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.
Menurutnya, keseimbangan hak kelompok rentan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak harus benar-benar merasakan denyut nadi ekonomi yang sedang kita perjuangkan,” ujar Ayep usai membuka Musrenbang Disabilitas, Lansia, Perempuan dan Anak di Ruang Rapat Bappeda, Jumat (14/11/2025).
Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa seluruh rancangan program pemerintah pada akhirnya bermuara pada kesiapan anggaran.
Karena itu, kata dia, pemerintah daerah akan menghitung secara realistis kemampuan fiskal, baik dari pusat maupun provinsi.
“Semua ini berada di luar kewenangan saya. Ujung-ujungnya tetap kembali pada kekuatan anggaran yang kita punya,” ucapnya.
Terkait pemotongan dana TKD untuk Kota Sukabumi, Ayep menegaskan dirinya tidak terlalu mempersoalkan kondisi tersebut.
Ia justru menganggapnya sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah.
“Saya jadi wali kota untuk bekerja, bukan berleha-leha. Yang penting Eselon II, III, IV serta camat dan lurah paham apa yang harus dikerjakan,” tegasnya.
Ayep menambahkan, pada akhir tahun pihaknya akan menggelar rapat pimpinan untuk mengevaluasi pencapaian seluruh OPD selama 2025 sekaligus memetakan rencana kerja 2026.
“Kalau kinerjanya kurang baik, siap-siap saja saya rotasi,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya regenerasi birokrasi. Menurutnya, pejabat muda dengan kompetensi dan integritas akan lebih diutamakan.
“Calon-calon pemimpin OPD ke depan akan banyak diisi dari Eselon III yang benar-benar berintegritas dan kompeten,” pungkasnya.
