Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya rotasi jabatan sebagai bagian dari pembenahan dan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Menurutnya, pergeseran jabatan bukan sekadar formalitas, tetapi langkah untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan sehat.
“Mutasi itu wajar, bagian dari dinamika birokrasi. Harus ada pergerakan agar organisasi tetap hidup dan tidak stagnan. Jadi jangan kaget kalau ada pergeseran,” ujar Ayep saat melantik pejabat struktural di Gedung Pemuda Kota Sukabumi, Rabu (29/10/2025).
Ayep menekankan, seluruh proses mutasi dan penempatan pejabat dilakukan secara objektif melalui mekanisme Baperjakat, bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau titipan jabatan.
“Saya tidak ikut campur. Semua hasil pertimbangan Baperjakat, BKPSDM, Sekda, dan perangkat terkait. Yang saya inginkan hanya satu: pejabat yang punya integritas dan kompetensi,” tegasnya.
Ia mengingatkan para pejabat untuk menumbuhkan loyalitas kepada sistem pemerintahan, bukan kepada individu. “Jabatan itu alat untuk melayani masyarakat, bukan alat untuk mencari posisi nyaman,” katanya.
Selain itu, Ayep mengajak seluruh aparatur agar memiliki literasi birokrasi yang kuat dan memahami struktur pemerintahan secara utuh.
“Kalau tidak paham sistemnya, bagaimana bisa bekerja dengan baik? Jabatan itu sementara, kita harus siap tunduk kepada wali kota berikutnya setelah masa tugas selesai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ayep juga memberi arahan khusus kepada para lurah yang baru dilantik agar menjadi garda terdepan pelayanan publik.
“Lurah itu kepanjangan tangan wali kota di lapangan. RW dan RT juga akan kita benahi supaya pelayanan makin cepat dan efektif. Saya yakin, dalam tiga tahun hasilnya akan terlihat,” katanya optimistis.
Ia menambahkan, sejumlah program inovatif Pemkot Sukabumi kini mulai dilirik daerah lain. “Sudah ada daerah yang tertarik meniru konsep kita, tapi belum bisa saya sebut karena masih tahap komunikasi,” ungkapnya.
Terkait evaluasi jabatan, Ayep memastikan seluruhnya telah melalui kajian matang lintas perangkat. “Tidak ada titipan jabatan. Semua berbasis analisis dan kebutuhan,” ucapnya menegaskan.
Ayep juga menyoroti pergantian Sekretaris BPKPD, yang diharapkan mampu meningkatkan indeks wajib pajak Kota Sukabumi. “Kita akan konsultasi dengan Kemendagri untuk memastikan capaian pajak bisa terus naik,” ujarnya.
Di sisi lain, Ayep mengakui masih ada keterbatasan dalam pengelolaan Tenaga Harian Lepas (THL) akibat tingginya belanja pegawai yang mencapai 49 persen dari APBD.
“Seharusnya maksimal 30 persen, tapi kita sudah over 19 persen. Itu berarti ruang fiskal kita untuk masyarakat jadi sempit,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, Pemkot meluncurkan program inovatif ‘Pengangguran Untung’ yang membuka peluang kerja ke luar negeri bagi tenaga kerja lokal.
“Saya sudah bekerja sama dengan tiga pihak untuk program ini. Pesertanya akan tetap bekerja sampai diterima di negara tujuan,” ujar Ayep.
Ia menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk menekan angka pengangguran di Kota Sukabumi.
“Kalau kita bisa hemat Rp190 miliar dari belanja pegawai, dana sebesar itu bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” pungkasnya.
