Belanja Pegawai Kota Sukabumi Lampaui Batas, Wali Kota Tegas Hentikan Formasi Baru

‎‎Wartawan Iyus Firdaus
‎
‎Pelitasukabumi.id – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengungkapkan kekhawatiran atas tingginya belanja pegawai di Kota Sukabumi yang mencapai 41 persen dari APBD, atau 11 persen di atas batas ideal 30 persen. Kondisi ketimpangan tersebut kata Ayep membuat anggaran untuk belanja modal, barang, dan jasa semakin tergerus.
‎
‎“Belanja pegawai kita sudah melewati batas. Saya bahkan ditegur langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau dibiarkan, pembangunan fisik dan pelayanan publik bisa terganggu,” kata Ayep usai melantik 24 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan satu Pegawai Negeri Sipil (PNS), di ruang pertemuan Balaikota Sukabumi, Senin, (22/9/2025).

‎
‎Sebagai langkah penyeimbangan, Pemkot Sukabumi memutuskan menunda pengangkatan formasi baru, termasuk pengisian posisi yang kosong akibat pensiun. “Kuncinya dua, turunkan belanja pegawai dengan tidak mengangkat formasi baru, dan naikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
‎
‎Ayep menambahkan, meskipun jumlah pegawai ditahan, pelayanan kepada masyarakat tetap harus ditingkatkan. Ia meminta ASN dan P3K yang baru dilantik untuk bekerja profesional. “Rakyat adalah raja, pemerintah itu pelayan. Jangan sampai efisiensi belanja pegawai mengorbankan kualitas pelayanan,” ujarnya.

‎
‎Menurutnya, masalah data ribuan tenaga honorer (THL) yang belum terakomodasi akan menjadi perhatian serius Pemkot Sukabumi. “Masalah ini akan kita sampaikan ke Kementerian PAN-RB agar ada solusi nasional, sebab jika dipaksakan masuk tanpa perhitungan, akan semakin menambah beban belanja pegawai,” kata Ayep.
‎
‎Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi ini bersifat sementara. “Begitu belanja pegawai kembali normal, kita akan buka kembali formasi sesuai kebutuhan. Targetnya APBD kita bisa sehat kembali dan ruang fiskal untuk pembangunan bisa lebih luas,” pungkasnya.

Dalam pelantikan tersebut hadir, Wakil Wali Kota Sukabumi, Boby Maulana, Sekda, Andang Tjahyadi, Kepala Bappeda, Mohammad Hasan Asari, Sekretaris BKPSDM, Taufik Hidayah, dan Asda 3, Imran Whardani.
‎