Wartawan Usep Mulyana
Pelitasukabumi.id – Puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi turun ke jalan dan menggelar aksi di Balai Kota serta DPRD Kota Sukabumi, Rabu (17/9/2025).
Dalam orasinya mereka menuntut pencabutan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 dan 3 Tahun 2025 yang mengatur tunjangan perumahan dan transportasi DPRD.
“Kami meminta pencabutan Perwal Nomor 2 dan 3 Tahun 2025. Kebijakan ini hanya memperlebar kesenjangan sosial antara penguasa dan rakyat kecil,” tegas Koordinator Aksi HMI, Roni Ronaldo, dalam orasinya.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, merespons tuntutan itu dengan menegaskan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah konkret.
“Pada 2 September 2025, Pemkot mengirimkan surat evaluasi ke DPRD terkait Perwal No 2 dan 3. Ini bukti komitmen kami untuk memastikan kebijakan yang dibuat tepat dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain evaluasi kebijakan, Bobby menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat pelayanan sosial, seperti memberikan bantuan langsung kepada warga lanjut usia.
“Ini bentuk nyata bahwa pemerintah tetap memperhatikan kelompok rentan,” katanya.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, mengakui isu tunjangan DPRD kini menjadi sorotan nasional. “Kami siap mengikuti arahan Kemendagri untuk mengevaluasi kebijakan tunjangan demi menjaga kepercayaan publik,” ujar Wawan.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dan dikawal ketat aparat keamanan. Mahasiswa diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, yang menurut mereka merupakan bagian penting dari pendidikan politik masyarakat.
Pengamat kebijakan publik di Sukabumi menilai langkah evaluasi dari Pemkot dan DPRD merupakan momentum penting untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.
Proses ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan wakil rakyat.
HMI juga menegaskan bahwa aksi mereka bukan untuk menciptakan konflik, melainkan mendorong pemerintah dan DPRD untuk lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Mereka mengajak generasi muda ikut terlibat aktif dalam mengawal kebijakan daerah agar demokrasi di Kota Sukabumi semakin sehat.
HMI Desak Pencabutan Perwal Tunjangan DPRD, Pemkot Janji Evaluasi
