Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id – Legislator dari Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, mengkritik pemerintah terkait transparansi pencatatan hasil pajak dari usaha kafe dan restoran.
Ingu mengajak warga untuk aktif memeriksa struk pembayaran saat makan di restoran atau ngopi di kafe. Ajakan itu disampaikannya pada Sabtu malam (19/7/2025).
“Kalau di struk tertera pajak 10 persen, berarti kita sedang menitipkan uang ke kas pemerintah. Tapi pertanyaannya, apakah uang itu benar-benar sampai atau justru lenyap di tengah jalan?” ujar Ketua Bapemperda tersebut.
Dia menambahkan, pengawasan terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) penting dilakukan, terutama pajak dari sektor restoran dan kafe yang menurutnya merupakan titipan dari rakyat untuk pembangunan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan PBJT harus transparan. Selaku anggota dewan dia berhak dan wajib memperoleh data rinci penerimaan pajak dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD).
“Kalau BPKPD menutup-nutupi data, itu jelas mencurigakan. Jangan sampai data pajak hanya disimpan di laci atau jadi alat main politik,” tegasnya.
Merujuk Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan UU No. 14 Tahun 2008 terang dia mengatur keterbukaan informasi publik. Ia mendesak agar BPKPD rutin membuka laporan PBJT per triwulan ke DPRD, sebagai bagian dari akuntabilitas keuangan daerah.
“Mulai sekarang, BPKPD harus buka data. Kita ingin tahu siapa yang patuh dan siapa yang main mata,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama dia mengajak masyarakat berpartisipasi melalui media sosial untuk menuntut keterbukaan data pajak. Tulis di kolom komentar Buka Data Pajak Kami! Tag ke BPKPD dan Pemkot. Uang kita bukan untuk disembunyikan apalagi dibagi-bagi,” pungkasnya.
Aleg PKS Kritik Pemerintah Soal Transparansi Pajak Kafe dan Restoran
