Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menegaskan, untuk mendongkrak laju pembangunan membutuhkan fiskal yang kuat. Untuk itu, sejak masa kampanye lalu dia getol menyuarakan hal itu. Dia menganggap saat ini fiskal Kota Sukabumi masih tergolong lemah.
”Berulang-ulang saya katakan sejak masa kampanye lalu, kalau ingin membangun maka hal yang dilakukan adalah penguatan fiskal. Dimana fiskal akan kuat jika pendapatan asli daerah besar,” kata Ayep dalam sebuah acara podcast bersama Wakil Wali Kota, Boby Maulana dan plt BPKPD, Galih Marelia Anggraeni, Rabu (25/6/2025).
Dia menambahkan, fiskal lemah karena terlalu mengandalkan transfer daerah dari APBN dan APBD provinsi. Dengan kata lain kas daerah belum memiliki nominal yang cukup dari PAD sendiri.
”Saya sendiri pernah bertanya tentang seberapa besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). BPS menjawab Rp16,4 triliun. itu artinya PAD Kota Sukabumi itu sangat tinggi,” kata Ayep.
Mengacu pada jumlah tersebut, dia optimis masih terbuka lebar untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang masih belum tergali selama ini. Jika jumlah itu diambil rata-rata 50% dari PDRB potensi PAD bisa mencapai Rp850 miliar.
Jika bicara pengelolaan kata Ayep berati bicara dari hulu (APBN), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan Kota. APBN itu bisa dana bagi hasil, DAK dan DAU.
”Sedangkan APBD Provinsi berbentuk Bantuan Keuangan (Bankeu). Kalau di Kota Sukabumi ada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Selanjutnya kata dia, PAD didapat dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri. “Anggaran dan kekayaan daerah yang dipisahkan atau pendapatan asli lainnya yang sah oleh daerah tersebut.
Bicara PAD adalah mandiri yang berasal dari wilayah Kota Sukabumi. Dimana PAD difokuskan pada penerimaan pajak dan retribusinya. “Bicara PAD mulai kampanye hingga saat ini saya konsisten dan berkomitmen prioritaskan pada peningkatan PAD,” ujarnya.
Ayep Zaki menegaskan, bicara Pemerintah Daerah apapun yang dilakukan. Sebagai contoh dalam sebuah keluarga tentu membutuhkan biaya.
”Untuk mencapai tujuan tertentu pasti membutuhkan biaya atau anggaran. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat.
”Tanpa anggaran bagaimana mungkin bisa mensejahterakan masyarakat,” tegas Ayep. Pada saat masa kampanye 2024, PAD Kota Sukabumi Rp81 miliar.
Setelah dikonversi ke dalam jumlah penduduk Kota Sukabumi yang berjumlah 360 ribu jiwa jika dirata-ratakan hanya Rp600 perhari. “Anak TK saja per hari bisa Rp10 ribu minimal Rp5 ribu,” ujarnya.
Sementra itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Galih Marelia Anggraeni mengatakan, realisasi per 31 Mei 2025 ada kenaikan penerimaan PAD sebesar Rp19,977,989,642 atau 63% yang merupakan akumulasi dari Januari sampai Mei.
”Melihat apa yang dilakukan oleh Tim Percepatan PAD dan evaluasi yang terus menerus dilakukan oleh Pak Wali setiap minggunya. Ini trigger bagi kami agar setiap minggu bisa terus ada kenaikan yang signifikan sejak 2019 lalu, ” tuturnya.
Dia menambahkan, PAD perlu ditingkatkan, karena transfer dana dari pemerintah pusat pun menurun karena program efisiensi. Namun tetap PAD berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
”Tahun ini adalah tahun yang berat, karena jumlah transfer dari pusat menurun jumlahnya. Jadi satu-satunya solusi untuk tetap memperbaiki pelayanan dasar tadi diperlukan PAD yang besar,” tandasnya.
