Wartawan : Iyus Firdaus
Pelitasukbumi.id – Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan Kabupaten Sukabumi meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2014 lalu.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri rapat paripurna ke-21 tahun sidang 2025 di ruang rapat utama DPRD pada Rabu (18/6/2025).
Agenda utama rapat yaitu penyampaian Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Wabup menjelaskan, Opini WTP ini diberikan berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap berbagai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas.
”Pemerintah Daerah mengapresiasi kinerja dan dukungan seluruh jajaran dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga opini WTP dapat terus dipertahankan,” kata dia.
Dalam paparannya wabup mengatakan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 mencapai Rp. 4,65 Triliun, atau 98,95% dari anggaran yang ditetapkan.
Pencapaian yang menggembirakan kata Andreas adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp. 773,39 Milyar, melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp. 4,57 Triliun,
”Terdapat surplus anggaran sebesar Rp. 80,55 Miliar. Aset daerah Kabupaten Sukabumi tercatat sebesar Rp. 6,14 Triliun,” bebernya.
Masih kata wabup, Laporan Operasional (LO) menunjukkan surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp. 107,41 Milyar. Setelah memperhitungkan defisit dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa, surplus LO tercatat sebesar Rp. 96,03 Milyar.
Meskipun demikian ujarnya, Laporan Arus Kas menunjukkan penurunan sebesar Rp (6,80) Milyar selama tahun 2024, dengan saldo akhir kas sebesar Rp. 122,40 Milyar. Sementara itu, Laporan Perubahan Ekuitas mencatat ekuitas akhir sebesar Rp 6,08 Triliun.
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) memberikan penjelasan rinci mengenai laporan keuangan, termasuk ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Desa.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengharapkan sumbang saran dan penyempurnaan dari DPRD dalam pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD diharapkan dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, S.IP., menginformasikan bahwa Rapat Paripurna berikutnya, dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
”Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025.
