Wartawan Agus Setiawan
Pelitasukabumi.id – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi pada Senin, (19/5/2025).
Mereka menyuarakan sejumlah persoalan ketenagakerjaan di PT. Paiho, termasuk sistem kerja yang dinilai tidak sesuai aturan, jaminan sosial yang tidak memadai, serta dugaan praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, SH, didampingi anggota komisi lainnya: Ruslan Abdul Hakim, Rika Yulistina, Rahma Sakura Ramkar, dan Syarif Hidayat.
Dalam paparannya, Ferry menyampaikan apresiasi atas keberanian mahasiswa menyuarakan kepentingan buruh, serta permohonan maaf atas tertundanya audiensi sebelumnya karena padatnya agenda pimpinan DPRD.
“Komisi IV telah sejak akhir 2024 menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk yang terjadi di PT. Paiho,” kata Ferry.
Ia menyebut, temuan yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan hasil pengawasan komisi, seperti penggunaan sistem outsourcing dari perusahaan berbadan hukum CV yang tidak sesuai ketentuan.
Dia juga menentang keras adanya dugaan pungli dalam proses perekrutan, serta jaminan sosial pekerja yang masih menggunakan skema BPJS PBI, yang seharusnya bukan menjadi beban negara.
Meski demikian, Ferry tidak menampik bahwa pengawasan masih menghadapi kendala. Dengan jumlah perusahaan yang mencapai 5.600 di wilayah Kabupaten Sukabumi.
“Pengawasan belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan jumlah anggota komisi dan minimnya pengawas ketenagakerjaan dari provinsi,” ujarnya.
Komisi IV berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan tidak ada pengusaha yang melanggar aturan atau merugikan pekerja.
Ferry menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD, mahasiswa, dan masyarakat dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi.
